OkeSulsel.Com, Jakarta- Lemhannas RI mengeluarkan pernyataan akhir tahun 2020 terkait berbagai bidang, salah satunya tentang vaksin. Lemhannas meminta masyarakat dan para stakeholder mewaspadai vaksin yang beredar di masyarakat.
Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan, Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi yang berdampak luar biasa membuat Lemhannas, di luar kebiasaan selama ini, merasa perlu membuat pernyataan akhir tahun. Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers secara daring, Selasa, (22/12) dan didampingi oleh pejabat teras Lemhannas RI di antaranya Wagub Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc., serta Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., dan Kepala Biro Humas Brigjen TNI Sugeng Santoso.
Hal yang menjadi perhatian Lemhannas RI salah satunya program vaksinasi yang akan dijalankan pemerintah dalam waktu dekat. Menurut Gubernur Lemhannas, untuk memastikan keberhasilan program vaksinasi nasional, maka menghentikan pandemi Covid-19 harus langsung secara vertikal berada di bawah keputusan politik Presiden RI.
"Dengan demikian segala sumber daya pemerintah yang tersedia, termasuk TNI dan Polri, bisa dimanfaatkan untuk memastikan program vaksinasi nasional berjalan dengan baik sesuai kaidah ilmu pengetahuan," kata Gubernur.
Sambil menjalankan program vaksinasi nasional, pemerintah pusat dan daerah harus terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M) wajib tetap dilakukan oleh semua anggota masyarakat tanpa terkecuali.
Agus juga mengingatkan, kewaspadaan tinggi tetap harus dijaga untuk mencegah lonjakan kasus atau serangan gelombang kedua, sebelum pandemi benar-benar berlalu. Seperti ini pula penerapan protokol di negara-negara yang sudah memulai program vaksin seperti Amerika dan Inggris.
"Mereka memahami bahwa vaksin hanya mencegah si penerima terhindar dari Covid-19 level berat. Vaksin tidak menjamin bebas Covid-19 dan tetap bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya,” kata Agus.
Pemerintah juga perlu menanamkan sense of urgency ke masyarakat dalam operasi raksasa distribusi vaksin Covid-19. "Mungkin ini pertama kalinya program pemerintah dilakukan secara masif baik dari segi penerima, jangkauan wilayah dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa manusia," ujar mantan Kepala Staf Teritorial ini.
Selain persoalan distribusi, Agus juga menyatakan pemerintah perlu menjamin vaksin yang diberikan aman, termasuk mencegah pemalsuan vaksin. Vaksinasi harus dilakukan secara cepat dan efektif serta menjangkau populasi sampai di level yang mampu menghentikan pandemi.
Pemerintah perlu pula mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul di lapangan seperti infrastruktur distribusi, rantai pasokan vaksin, tersedianya tenaga kesehatan, integrasi data dan jadwal untuk suntikan pertama dan suntikan kedua, serta pertolongan terhadap kemungkinan munculnya efek samping akibat vaksinasi.
Sistem penelusuran, pemantauan, pelaporan dan evaluasi oleh tim ahli yang kompeten di bidang masing-masing dan didukung oleh infrastruktur teknologi dan tim ilmuwan data harus dilakukan secara transparan dan berlangsung 24 jam setiap hari.
"Tujuannya agar program vaksinasi nasional ini dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan terus-menerus. Hal ini untuk memastikan program vaksinasi nasional meraih kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat," ujarnya.
Sebagai informasi, dari Wuhan, Cina, wabah Covid-19 menyebar ke seluruh dunia. Sekitar 74 juta manusia terpapar dan 1,65 juta jiwa melayang. Di Indonesia, pandemi Covid-19 menyerang lebih dari satu juta manusia. Dari jumlah itu sekitar 630 ribu orang masih terpapar. Sekitar 19 ribu orang tewas dan 517 ribu berhasil sembuh. Wabah Covid-19 juga telah menyebabkan ekonomi dunia lumpuh. Perdagangan antarnegara lesu. Sejumlah negara mengalami resesi sejak kuartal kedua tahun 2020 karena perekonomian yang minus.
Dalam kesempatan tersebut, selain vaksin, Lemhannas RI juga menyampaikan pernyataan bidang pendidikan, kesehatan, Revolusi Industri 4.0, identitas dan karakter bangsa.(rls/yahya)
