OKESULSEL.COM, BUTON TENGAH – Tidak adanya komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah, dan Dinas Sumber Daya Alam (SDA) dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan pengaspalan jalan provinsi di Kabupaten Buton Tengah. Membuat Bupati Buton Tengah meminta Dinas bertanggungjawab untuk turun lapangan.
Semestinya komunikasi terbangun terlebih dahulu dengan bertanya atau konsultasi dengan Pemkab Buteng dititik mana yang paling dibutuhkan untuk diaspalkan di sepanjang jalan provinsi dari Desa Lakapera sampai Pelabuhan Wamengkoli.
Terlebih lagi anggaran pengaspalan tersebut hanya dijatah Rp 1,9 miliar dengan perkiraan panjang pengaspalan sekitar 800 meter. Itu pun lebar pengaspalan hanya 4,5 meter, masih sangat sempit untuk level jalan provinsi.
“Dari pada mengaspal dimulai dari Pertamina Lombe itu, lebih baik diaspalkan langsung dalam perkampungan Desa Lakapera. Di situ sangat parah kerusakannya, lubang jalan ada yang sampai 50 senti meter dan rawan kecelakaan,” ungkap Bupati Buteng, H Samahuddin kepada sejumlah media saat meninjau pengecoron plat dasar Tugu Berkah Buteng di Simpang Lima Labungkari, Selasa (27/7/2021).
Samahuddin menjelaskan kalau aspalnya hanya lebar 4,5 meter saja, lebih baik aspalkan di jalur Labungkari ini untuk mendukung program daerah membangun Tugu Berkah. Sehingga nantinya selaras dengan pengaspalan jalan kabupaten di simpangan Tugu Berkah
Dirinya sangat berharap, pengaspalan jalan provinsi dari perbatasan Muna di Desa Lakapera sampai Lombe mengikuti lebar jalan yang sudah diperlebar Pemkab Buteng 2019 lalu, 10 sampai 12 meter.
“Jangan kita diaspalkan dengan lebar 4,5 meter saja. Padahal, 2019 lalu saya lakukan pelebaran disuruh Pak Gubernur. Harapannya dengan pelebaran dari Desa Lakapera sampai Lombe tersebut bisa dua jalur,” tuturnya.
Maka itu, ia meminta Dinas SDA dan Bina Marga Sultra untuk melakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu sebelum melakukan pengaspalan jalan provinsi di Buteng.
“Kalau bisa Kadisnya turun lapangan juga untuk memastikan kondisinya, agar sesuai kebutuhan daerah dan harapan masyarakat Kabupaten Buteng,” tukasnya.
Samahuddin menambahkan, masyarakat Desa Lakapera sudah lama mendambakan jalan provinsi yang melalui desanya tersebut diaspal. Mereka sudah cukup lama menderita dengan debu dan jalan becek penuh kubangan air bila musim hujan.
“Jangan sampai masyarakat Desa Lakapera tidak bisa lagi bersabar, kemudian demo besar-besaran di provinsi sana, Maka dari itu, saya berharap 2022 nanti pemerintah provinsi bisa menganggarkan lagi dengan porsi yang cukup untuk pengaspalan di Desa Lakapera" Jelasnya
Selain berharap dinas SDM dan Binamarga Turun Lapangan, Samahuddin juga meminta dukungan perjuangan teman-teman anggota DPRD provinsi dari Dapil Buteng. Samahuddin mengaku, sudah banyak keluhan yang diterimanya atas kondisi jalan rusak di Desa Lakapera tersebut.
“Seandainya jalan provinsi di Desa Lakapera itu statusnya jadi jalan Kabupaten Buteng, sudah lama saya akan aspal hotmix seperti jalan poros lainnya di Kabupaten Buteng ini,” Tutup Samahuddin. (Dzabur Al-Butuni)
