 |
| Ketua DPRD Wajo H. Andi Alauddin Palaguna (kanan) bersama Bupati Wajo H. Amran Mahmud pada Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Wajo, Jumat 28 Juli 2023. (Yahya/okesulsel.com) |
okesulsel.com, Advetorial DPRD Kabupaten Wajo - Bupati Wajo, Amran Mahmud berterima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas terselenggaranya Rapat Paripurna Terbuka sebagai rangkaian Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Wajo.
Ucapan terima kasih tersebut Amran Mahmud sampaikan dalam sambutannya pada saat penadatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Wajo TA 2022 dan Ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat.
Diketahui penadatanganan tersebut dilaksanakan pada Rapat
Paripurna terbuka DPRD Kabupaten Wajo di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Wajo, Jumat (28/7/2023).
Amran Mahmud menjelaskan, setelah penandatanganan persetujuan bersama terhadap kedua Ranperda itu, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan pemberian nomor register terhadap ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemprov Sulsel sebelum kedua ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
"Dengan demikian, maka seluruh proses pembahasan
terhadap kedua Ranperda ini telah memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan selesai dengan
baik," ujar Amran Mahmud yang hadir bersama Wakil Bupati, Amran.
Amran Mahmud melanjutkan, adapun mengenai Ranperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 ini memuat Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang
terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas
dan Catatan atas Laporan Keuangan.
"Berkenaan dengan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemda Wajo Tahun Anggaran 2022, maka
diperlukan Rencana Aksi (action plan) berupa pemantauan Tindak lanjut atas LHP
BPK sesuai dengan rekomendasi, dengan berupaya secara maksimal menindaklanjuti
seluruh temuan tersebut dan memperbaiki proses pelaksanaan APBD yang masih
kurang maksimal," ungkapnya.
Selain itu, Ketua DPD PAN Wajo ini menjelaskan bahwa diperlukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
"Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya
sampaikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, agar menjalankan tugas dan
fungsi dengan sebaik-baiknya dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang,"
tegas Amran.
Terkait Ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat, Ketua ICMI
Wajo ini menuturkan bahwa selain untuk menindaklajuti Surat Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 188.342/1893/B.Hukum, tanggal 15 Februari 2022, mengenai
keharusan Pemda Wajo mengajukan Ranperda baru tentang Pengelolaan Pasar,
sasaran utama yang akan diwujudkan dalam
pengaturan Ranperda ini yakni penyesuaian pengaturan dengan
memperhatikan perkembangan/dinamika hukum di masyarakat.
"Ranperda ini sekaligus memberikan kepastian hukum
guna mendukung pengelolaan Pasar Rakyat, terutama pasar investasi yang dibangun
oleh pihak ketiga atau pihak swasta, pengaturan mengenai kios, los dan
pelataran yang telah disesuaikan dengan pengenaan retribusi, dimana ranperda
tersebut juga sementara dalam proses pembahasan," urainya.
Amran Mahmud berharap Ranperda ini dapat sejalan antara perda pengelolaan pasar dengan perda yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar.
Selain itu, ranperda tersebut disusun untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai hak dan kewajiban pedagang, pengenaan surat keterangan pemakaian tempat, serta penegasan terhadap pengenaan sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan ranperda ini.
"Sehingga diharapkan dengan ditetapkannya perda ini,
dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat,
sehingga pasar rakyat dapat menjadi sarana perekonomian dalam upaya peningkatan
pengembangan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat wajo,"
Tegasnya.
Menutup sambutannya, Amran Mahmud menekankan dengan
penerapan aturan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, diharapkan
kita telah melakukan langkah-langkah yang tepat, guna meningkatkan kualitas
Sistem Pengendalian Internal, dan berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
