 |
| Suasana berlangsungnya Rapat Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi bersama para wartawan di Kab. Wajo. (Dok. Okesulsel.com) |
Okesulsel.com, Wajo - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo kembali menggelar pertemuan bersama pimpinan lembaga pers dan sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Wajo.
Pertemuan ini merupakan Rapat Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi bersama jurnalis yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan diselenggarakan di aula Hotel Pusfa Sengkang, Kamis (28/03/24).
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Sekretariat Bawaslu Wajo, Andi Irasetiawati bersama jajarannya.
Anggota Bawaslu Wajo, Heriyanto mengapresiasi jurnalis di Wajo yang terus menjalin sinergisitas bersama Bawaslu Wajo, terutama saat pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Pada kesempatan itu, Heriyanto memaparkan sejumlah permasalahan yang terjadi selama tahapan Pemilu 2024, khususnya saat tahapan Kampanye, Penghitungan Suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi tingkat kabupaten.
"Banyak permasalahan yang terjadi di tingkat TPS, bahkan sampai ada yang PSU (Pemungutan Suara Ulang) dan ada pula yang tidak jadi PSU. Ini pasti menjadi pertanyaan publik, kenapa ada yang PSU dan ada yang tidak jadi PSU," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat ini.
Hal itu, kata Heriyanto, tentu membutuhkan peranan pers dalam mempublikasikan ke masyarakat.
"Olehnya itu sinergitas antara Bawaslu dan pers harus selalu terjaga. Semoga ke depannya semakin intens, apalagi tahapan Pilkada serentak sudah di depan mata," pungkasnya.
Sementara, Anggota Bawaslu Wajo lainnya, Faurizah menuturkan, pihaknya mendapat informasi adanya partai politik yang menyatakan keberatan dengan hasil perolehan suara Pileg 2024 di Kabupaten Wajo.
"Informasinya, ada partai menyoal perolehan suara karena merasa dirugikan dengan adanya PSU kemarin, namun sampai hari ini kami belum menerima konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi maupun dari Bawaslu RI apakah ada permohonan PHPU dari Partai yang dimaksudkan," ujar Faurizah selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Wajo. (AIM/Fhyr)
